Sarmi – Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan penataan wilayah yang terarah serta berkelanjutan di Kabupaten Sarmi, Polres Sarmi melalui Kanit Regident Sat Lantas IPDA Sefril Pabutungan, S.Sos., mewakili Kapolres Sarmi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sarmi Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Narwastu, Jalan Raya Kelapa Satu, Neidam, Distrik Sarmi, tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Universitas Cenderawasih dan Pemerintah Kabupaten Sarmi.
FGD tersebut dihadiri Plt. Sekda Kabupaten Sarmi Eduward P. Dimomonmau, S.T., M.KP., tim ahli perencanaan wilayah dan kota, tenaga ahli lingkungan, infrastruktur dan pengembangan wilayah Provinsi Papua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Biro Hukum Masyarakat Adat Sarmi, Kepala Distrik Bonggo, Kepala Distrik Bonggo Timur, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembukaan, pemaparan hasil survei oleh tim tenaga ahli, serta sambutan Bupati Sarmi yang diwakili Plt. Sekda Kabupaten Sarmi sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada dua agenda utama, yakni penyepakatan delineasi atau batas wilayah perencanaan yang mencakup Wilayah Perencanaan (WP) 1 Distrik Bonggo dan WP 2 Distrik Bonggo Timur, serta penjaringan berbagai isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar penyusunan RDTR Kabupaten Sarmi.
Diskusi juga mencakup sejumlah aspek penting penataan ruang, di antaranya pengembangan pusat pelayanan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, persampahan, drainase, serta jaringan prasarana lainnya. Seluruh pembahasan diarahkan agar selaras dengan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pengembangan daerah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, kehadiran perwakilan Polres Sarmi merupakan bentuk dukungan institusi Polri terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan perhatian terhadap aspek keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan wilayah.
Melalui forum diskusi lintas instansi ini, diharapkan setiap masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang tepat sasaran, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perumusan hasil pembahasan dan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk dokumentasi hasil FGD I sekaligus menjadi dasar bagi tim penyusun untuk melanjutkan tahapan penyusunan RDTR Kabupaten Sarmi Tahun 2026.
Polres Sarmi mendukung setiap upaya pembangunan daerah yang mengedepankan kepentingan masyarakat, melalui sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya Kabupaten Sarmi yang aman, tertib, dan semakin maju. (RA)
