Jabar – Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 21 Oktober 2025.
Farhan menyebut, meski capaian Pemkot Bandung dalam penilaian MCP dan SPI menunjukkan hasil yang positif, namun masih banyak ruang yang perlu diperbaiki.
“Skor MCP kita sudah mencapai 90, tapi SPI masih berada di angka 69. Artinya kita belum sepenuhnya sehat dalam tata kelola pemerintahan. Godaan untuk melakukan penyimpangan itu selalu ada, tetapi tanggung jawab kita adalah memastikan peluang itu jangan sampai menjadi kenyataan,” ujar Farhan.
Menurutnya, penting untuk membangun budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi. Integritas menjadi benteng utama ASN dalam menghadapi berbagai bentuk godaan dan potensi penyimpangan.
“Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan hanya slogan. Dengan integritas, sistem tata kelola yang kita bangun akan lebih kuat dan dipercaya publik,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan menjelaskan, hasil MCP dan SPI menjadi alat evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
“Dalam SPI ada tiga aspek penilaian, yakni internal, eksternal, dan expert. KPK melakukan pengukuran melalui WA Blast dan QR Code di layanan publik agar hasilnya lebih objektif,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, dua sektor menjadi fokus pembenahan, yakni pengadaan barang dan jasa serta jual beli pengaruh (trading in influence).
Kedua sektor ini dinilai paling rawan terhadap potensi korupsi dan membutuhkan langkah penguatan sistem pengendalian yang lebih ketat.
“Kami jadikan hasil ini sebagai bahan introspeksi agar sistem pengawasan kita semakin kuat, dan seluruh ASN semakin sadar pentingnya integritas,” ujar Dharmawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Wilayah II KPK, Arif Nur Cahyo, menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung.
Menurutnya, capaian positif MCP dan SPI harus terus ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan di Bandung semakin kuat.
“Kami melihat komitmen Pemerintah Kota Bandung sudah baik, tapi masih ada ruang yang perlu ditingkatkan. Terutama di sektor pengadaan barang dan jasa, serta area jual beli pengaruh,” kata Arif.
Ia memastikan KPK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Kami berharap kerja sama antara KPK dan Pemerintah Kota Bandung terus berjalan baik, sehingga Bandung dapat menjadi contoh praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Harapannya, dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Inspektorat, dan KPK, upaya peningkatan integritas ASN serta perbaikan sistem pengawasan dapat terus berjalan berkesinambungan.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Bandung sebagai kota yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(rd/ray)
