Breaking News

Wagub Jabar, Bupati Garut dan Petani Kompak Tolak Impor Beras dan Jagung

Ilustrasi

Gempitanews.com, Garut - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedy Mizwar, Bupati Garut, Rudy Gunawan, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwandi, dan Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut melakukan panen raya padi di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameumpeuk, Garut, Selasa (6/2/2018).

Adapun luas panennya 800 ha dari hamparan seluas 2.400 ha. Hadir pada kegiatan ini Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini selaku Penanggung Jawab Program Upaya Khusus (Upsus) Jabar.

“Alhamdulillah kita panen di Jawa Barat, rencana total panen di Jawab Barat 230.000 hektar di Bulan Februari. Kita melihat produksi total 1,6 juta ton gabah. Kalau beras berarti 800 ribu ton. Hanya bulan februari,” demikian kata Mentan di acara panen raya padi.

Amran menyebutkan masuknya musim panen ini menyebabkan harga gabah atau beras turun. Hasil diskusi dengan petani Garut, harga gabah turun Rp 700 per kg. Begitu pun di Sumsel, Jawa Timur, Jawa Tengah turun. Bahkan di Sukabumi turun Rp4.000-an.

“Bahkan kami sudah terima laporan Rp3.800 per kilogram. Kami terima laporan kemarin pagi. Siang kami langsung rapat membentuk tim penyerapan gabah di wilayah Indonesia agar petani tidak rugi,” sebutnya.

Terkait hal ini, Amran mengatakan Kementan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bulog, Dirut BRI, Babinsa dan semua pihak untuk bersinergi menyerap gabah atau beras petani.

“Sekarang fokus serap gabah, kami langaung ke gabah. Kan ada harga fleksibiltas gabah sekarang Rp 4.200 kita beli. Tapi kalau ada beli diatasnya silahkan,” ujarnya.

“Kami sudah bentuk tim, untuk wilayah sentra produksi padi seluruh Indonesia. Jadi total 2,2 juta ton sampai Juni. Kalau gabah 4,4 juta ton. Ini sudah menjadi keputusan,” imbuh Amran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar mengungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sangat perhatian kepada sektor pertanian di Jawa Barat. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan bantuan atau fasilitas secara gratis kepada petani, yakni benih, alat mesin pertanian dan pendampingan.

“Jadi keterlaluan kalau petani tidak sejahtera. Dan kami tolak impor karena menyengsarakan petani,” ungkapnya.

Ke depan untuk meningkatkan produksi dan mendukung stok beras nasional, Pemerintah Provinsi Jabar akan fokus mengelola potensi lahan pertanian di bagian selatan. Kebutuhan beras di Jabar mencapai 4,6 juta ton per tahun.

“Sementara produksinya mencapai 8 juta ton per tahun, sehingga surplus 3,4 juta ton,” sebut Dedy Mizwar.

Senada dengan Wagub Jabar, Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan untuk terdepan mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu menolak impor beras dan jagung demi melindungi dan mensejahterakan petani.

“Siapa pun menteri yang mengatakan impor itu adalah menteri yang tidak pro kepada petani,” tegasnya.

“Kabupaten Garut tidak hanya unggul beras, tetapi 51 persen produksi jagung. Jadi sekali lagi kita tolak impor beras dan jagung,” sambung Rudy.

Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut, Dendi Ryadi Ranudinata, yang mewakili petani menegaskan produksi padi dan jagung sudah mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak diperlukan beras impor. Apalagi potensi lahan tidur seperti di Garut masih banyak yakni mencapai 70 ribu ha.

“Jika ini dibangunkan atau dikelola, stok beras maupun jagung bertambah. Jadi impor beras dan jagung yang sudah diputuskan baiknya jangan masuk ke negara kita, tapi disandarkan saja di negara lain. Petani harus kita sejahterakan,” tegasnya.

Tags

Berita Terkait