Breaking News

Aktivis GPM Akbar M: Penunjukan Dua Jenderal Sebagai PLT Gubernur di Nilai Sarat Kepentingan

Gambar : Akbar M Aktivis GPM

Gempitanews.com, Makassar - Wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk dua Jenderal Polri menjadi Pelaksana tugas (PLT) atau Pejabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik juga Menuai kritikan dari beberapa Aktivis mahasiswa dan menilai Tjahjo Kumolo tidak memperhatikan psikologi masyarakat.

Adapun dua nama Jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin, Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan habis masa jabatannya 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis masa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

Aktivis Gerakan Pemuda Merdeka (GPM) Akbar. M menilai Beberapa nama yang di usulkan Menteri dalam Negeri merupakan Perwira Polri yang masih aktif yang tentunya masih memiliki garis komando terhadap atasan sehingga Netralitas di pertanyakan, Namun dengan alasan kurangnya SDM dan dalih dua daerah tersebut sebagai daerah rawan seolah menjadi sebuah Penggiringan Opini yang kami nilai sarat akan kepentingan.

Irjen Polri M Iriawan misalnya, mantan kepala Kepolisian Metro Jaya yang ke 36 pada tahun 2016 yang lalu, di saat panasnya suhu pilkada DKI Jakarta dan aksi bela Islam, Nama yang kerap muncul di media sosial, media tulis dan elektronik, dimana netralitasnya di pertanyakan pada waktu itu.

Tentu langkah yang di ambil Tjahjo Kumolo akan membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kepolisian akan semakin menurun, belum lagi pada saat lengsernya Rezim Suharto dengan tuntutan utama Penghapusan Doktrin Dwifungsi ABRI yang sudah disepakati dan merupakan amanah Reformasi.

PLT Gubernur merupakan Jabatan yang cukup strategis dan sangat berpengaruh terhadap proses Pilkada/Pilgub sebab mampu berhubungan langsung dengan Penyelenggara Pilkada/Pilgub (KPU).

"Mentri Dalam Negeri harus mempertimbangkan lagi secara matang dengan apa yang akan menjadi keputusanya, karna kita masih menyayangi Institusi Kepolisian Sebagai Pengayom, Pelindung juga pelayan Masyarakat. Sama Halnya TNI yang bertugas untuk Menjaga kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia". Tutur Akbar.

Ketika dua daerah tersebut di kategorikan daerah Rawan maka bisa di gunakan Kekuatan Kepolisian dan TNI yang Ada di sana dan penyelengara Pilkada yang punya tanggung jawab untuk menciptakan Pemilihan secara damai karna peran PLT untuk menjalankan kekosongan Bukan untuk turun lapangan apa lagi terlibat dalam pilkada, dan yang menjadi alasan ke dua adalah kekurangan SDM yang mampu menempati posisi PLT tingkat Gubernur maka itu akan menjadi PR utama Mendagri mencarikan solusi dan sangat sulit di benarkan jika hari ini kita kekurangan SDM.

Sekedar di ketahui di dua Daerah ini yang masuk Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah Sumutera Utara dengan Tiga pasangan bakal calon, Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah, JR Saragih - Ance Selian, dan Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus. Sementara Calon gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat, Pasangan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi, Pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum, Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu, dan Pasangan Hasanuddin - Anton Charliyan.

Tags

Berita Terkait