Breaking News

AGRA : Gizi Buruk Suku Asmat, Eksploitasi Hutan Papua dan Percepatan Infrastruktur Papua

Gambar : Gizi Buruk Suku Asmat

Gempitanews.com - Gizi Buruk dan Kematian Anak-Anak Suku Asmat Karena Negara tidak Berniat Membangun Kedaulatan Pangan dan Menjalankan Reforma Agraria Sejati Sepekan terakir pemberitan tentang suku asmat kembali mengemuka, wabah penyakit cacar dan gizi buruk anak-anak suku asmat terus berlangsung dan pemerintah pun kini menetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Priseden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan relokasi bagi suku asmat sebagai jalan keluar menangani masalah suku asmat, akan tetapi wacana tersebut ditolak keras oleh Gubernur Papua Barat dan Bupati Asmat. sehingga dalam pernyataan susulan Jokowi mengeluarkan pernyataan Percepatan pembangunan Infrastruktur menjadi solusi penanganan gizi buruk bagi suku asmat.

Menanggapi respon pemerintah dalam menangani masalah gizi buruk suku asmat, Rahmat Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kekecewaan yang mendalam atas sikap pemerintahan Jokowi. masalah wabah cacar dan gizi buruk yang dialami oleh anak-anak suku asmat bukan masalah sekarang akan tetapi sudah berlangsung puluhan tahun. ini adalah bencana kemanusiaan akibat kebijakan Negara secara sestimatis.

Menurut Rahmat, tidak Seharusnya ada kejadian gizi buruk, wabah penyakit cacar, terlebih lagi kematian karena kurang gizi dan kelaparan. Kita hidup di Negeri yang amat kaya sumber daya alam, karenanya tidak ada syarat sedikitpun bagi bangsa Indonesia untuk hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, gizi buruk dan kematian akibat kurang makan.

Gizi buruk yang mengakibatkan kematian suku asmat terjadi akibat perampasan tanah dan penjarahan kekayaan alam oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah sejak orde Baru. bukan kali ini ada wacana relokasi terhadap suku asmat, dimasa orde baru suku asmat telah direlokasi dari pedalaman dan ditempatkan dipinggir-pinggir sungai, ketika eksploitasi besar-besaran hutan dan kekayaan alam milik suku asmat pada 1970-an (the west Papua Dillema). sejak itu pula suku asmat kehilangan keberagaman sumber pangan, karena tanah, hutan dan isinya dijarah oleh korporasi.

Masalah gizi buruk suku asmat bukan baru terjadi, Namun satu tahun terakhir ini wabah penyakit campak dan gizi buruk telah membunuh 63 anak, Baru awal tahun ini Presiden Jokowi bersuara dan menetapkan issue gizi buruk suku asmat sebagai kejadian luar biasa (KLB), ini menunjukan respon buruk dan abainya pemerintah terhadap hak rakyat untuk hidup yang manusiawi dan masalah gizi buruk di Indonesia membuktikan kegagalan pemerintah Jokowi dalam hal membangun kedaulatan pangan di Negeri ini.

Secara Nasional sampai akhir tahun 2017 saja terdapat 27,5% atau 6,5 juta anak Indonesia mengalami gizi buruk dan hal ini tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah termasuk kejadian yang terjadi di asmat. Kami mengecam keras jika issu gizi buruk yang terjadi di asmat dijadikan pencitraan pemerintah yang berkuasa dan komoditas politik bagi para kontestan dalam perebutan kekuasaan dipilkada 2018 maupun pilpres nanti 2019. Kami menuntut, Pemerintah Jokowi serius menangani masalah gizi buruk yang dialami oleh suku asmat dan seluruh anak Indonesia. Sudah selayaknya pemerintah meminta maaf karena telah mengabaikan hak suku asmat dan segera mengembalikan seluruh hak yang telah dirampas oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah dimasa lampau. kami menuntut Presiden Jokowi memastikan secepatnya penanganan wabah cacar dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi suku asmat. Kami juga menolak solusi percepatan pembangunan infrastruktur sebagai solusi gizi buruk suku asmat, terlalu sederhana pengambilan kesimpulan masalah gizi buruk suku asmat. Kami tidak ingin kebijakan pembangunan infrastruktur justeru bukan untuk rakyat, akan tetapi justeru para investor asing dan korporasi yang akan mendapatkan keuntungan karena, terfasilitasi investasi, pasar bagi hasil industri milik asing (Baja dan sebaginya) serta infrastruktur yang dibangun hanya untuk mempercepat arus penjarahan sumberdaya alam dan kekayaan yang ada di tanah Papua.

Menurut Rahmat, Papua saat ini adalah incaran para investor asing dan korporasi untuk pengembangan perkebunan sawit dan pengerukan sumber energi. Tahun lalu kepala badan geologi kementerian energi dan sumberdaya mineral, menyampaikan pihaknya telah melakukan survei lapangan dan ditemukan kandungan cadangan minyak dan gas di blok asmat. oleh karenanya pembangunan infrastruktur tidak boleh menguntungkan investor dan korporasi yang akan berdampak pada perampasan tanah dan suber daya alam terhadap suku asmat, terlebih menjadi sebab punahnya suku asmat.

Penyelesain masalah gizi buruk tidak dapat dipisahkan dengan politik pangan kita, kedaulatan pangan adalah kemendesakan kepentingan bangsa Indonesia, oleh karenanya politik pangan pemerintah Jokowi yang tetap menyandarkan pada impor dan ekspor harus diubah dengan membangun pertanian yang maju dan berdaulat dan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunya industrialisasi nasional yang mandiri dan kuat.

 

Rilis AGRA (Aliansi Reforma Agraria)

Tags

Berita Terkait